Menu

Ada Usulan Buat Pemerintah, Jika Penyebaran COVID-19 Makin Memburuk

  Dibaca : 98 kali
Ada Usulan Buat Pemerintah, Jika Penyebaran COVID-19 Makin Memburuk
DISKUSI—Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti (kanan) berdiskusi dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kiri di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

JAKARTA, METRO–Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario terbaru penanganan COVID-19 jika kondisi yang ada makin memburuk. LaNyalla berharap skenario tersebut dapat menjawab persoa­lan nantinya. Jika penyebaran terus melonjak, tidak menutup kemungkinan pe­nyebaran COVID-19 mencapai angka 40.000 kasus per hari. Jika demikian, tentu saja Indonesia akan menghadapi hal terburuk.

 “Untuk itu dibutuhkan skenario baru, termasuk mungkin membuka bantuan negara-negara tetangga,” ujar LaNyalla sebagai­mana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (8/7). Sejak Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 tahun lalu, pemerintah telah membuka hibah dari negara lain, terutama terkait pengiriman bantuan alat pelindung diri, ventilator dan vaksin. Ne­gara-negara yang memberi bantuan ke Indonesia, antara lain Korea Selatan, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan Australia.

Terkait dengan kerja sama di kawasan, LaNyalla menyampaikan pemerintah seharusnya membentuk rencana penanggulangan pandemi bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. “Penyebaran dan penularan COVID-19 dalam satu kawasan tidak dapat dikendalikan sendiri-sendiri. Tetapi, ha­rus bersama-sama ditangani secara global,” terang LaNyalla.

Terkait itu, Indonesia bersama negara-negara anggota Perhimpunan Bang­­­sa-Bangsa di Asia Teng­gara (ASEAN) telah menyepakati pembentukan dana khusus penang­gu­­langan COVID-19 ASEAN COVID-19 Respon­se Fund.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada 21 Januari 2021 mengumumkan jumlah dana yang dijanjikan negara-negara anggota pada dana penanggulangan COVID-19 ASEAN itu mencapai USD 13,6 juta. LaNyalla juga berharap penegak hukum mem­perkuat penindakan terhadap pelanggar aturan PPKM Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pemberlakuan Pem­­bata­san Kegiatan Ma­s­ya­rakat (PPKM) Darurat ber­laku di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali pada 3-20 Juli 2021.

“Hingga saat ini, masih terjadi sejumlah pelanggaran yang dapat menye­bab­kan kurang maksimalnya penanganan ini.” “Untuk itu, pemerintah daerah dan provinsi jangan bosan terus mengingatkan warga agar taat aturan PPKM.” “Untuk pelanggaran yang sifatnya substansi, perlu dikenakan sanksi agar semua mematuhi aturan,” tegas LaNyalla. LaNyalla berharap kepala-kepala daerah dapat mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat tiap harinya.

“Pemerintah daerah juga harus mendapatkan assessment (evaluasi, Red) sehingga penekanan laju pergerakan manusia benar-benar dapat diturunkan agar pemutusan penularan COVID-19 dapat diturunkan secara signifikan,” pungkas LaNyalla. (jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional