Menu

Ada Diskriminasi Honor di DPRD dan Rumdin Wako

  Dibaca : 1415 kali
Ada Diskriminasi Honor di DPRD dan Rumdin Wako
DIES NATALIS VIRTUAL— Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Ganefri memimpin Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 UNP di auditorium kampus UNP, Jumat (23/10), yang dilakukan secara virtual.
Balai Kota Padang

Balai Kota Padang di kawasan Aiapacah, Kototangah.

SAWAHAN, METRO–Perbedaan gaji yang diterima honor pegawai yang berdinas di kantor DPRD Padang dan rumah dinas (rumdin) Wali Kota Padang menjadi pembicaraan serius dan pertanyaan di beberapa kalangan.

Adanya diskrimasi terkait penerimaan honor pegawai non-PNS itu, dinilai tak tepat karena mengingat gencarnya usaha pemerintah memberikan kesejahteraan kepada para karyawan perusahaan namun melupakan pegawai yang berada di lingkungan tempat kerja.

Informasi dihimpun POSMETRO, gaji sopir di kantor DPRD Padang hanya Rp1.050.000/bulan, sedangkan sopir wali kota bergaji Rp1.700.000/bulan. Belum lagi pegawai yang bekerja di Sekretariat Dewan bahkan ada yang bergaji Rp950.000/bulan. Hal ini tentu sangat jauh berada di bawah Upah Minimal Provinsi (UMP) yang berkisar Rp1.550.000/bulan.

Hal ini ditanggapi serius Ketua Fraksi PAN DPRD Padang Faisal Nasir. Ia menyayangkan hal ini terjadi mengingat mereka ini hidup dengan gaji sebesar itu. ”Apa ini harus dibiarkan mereka menerima gaji di bawah standar yang telah ditetapkan. Ini jelas melanggar UU Ketenagakerjaan. Bagaimana Pemko bisa menyuruh sebuah perusahaan untuk memberikan gaji karyawan sesuai UMP, sedangkan mereka sendiri masih mempraktikkan hal seperti ini,” ungkapnya kepada POSMETRO.

Selain itu adanya diskriminasi tersebut sangat ia sesalkan, karena menurutnya beban kerja yang mereka jalani sama. Kenapa uang yang harus mereka terima lebih kecil, seharusnya Perwako yang mengatur hal ini agar direvisi mengingat gaji tersebut sudah tidak masuk akal lagi untuk kondisi saat ini.

”Dahulu ada namanya pegawai daerah, mereka hanya menerima gaji setara PNS namun tidak dengan tunjangan. Namun, sejak aturan tersebut dicabut terjadilah hal ini. Harus ada solusi yang jelas agar pemko tidak lagi melanggar UU Ketenagakerjaan,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinsosnaker Kota Padang Frisdawati Amran Boer, mengakui bahwa gaji pegawai tersebut memang masih di bawah UMR. ”Gaji mereka mereka sudah ditetapkan sesuai dengan Perwako tersebut, jadi selain menerima gaji tersebut mereka ada mendapatkan insentif lain.

Posisi mereka bukanlah seperti pegawai outsourcing yang harus digaji sesuai UMR dan insentif mereka tertulis jelas di atas kontrak tersebut. Kalau mau mengubah gaji tersebut tentu perwakonya harus direvisi terlebih dahulu,” tutupnya. (o)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional