ANAK AIA, METRO —Sejumlah orang tua atau wali murid yang menyekolahkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Padang, mengaku membayar sejumlah uang bernilai ratusan ribu sebagai syarat anaknya diterima untuk menempuh pendidikan di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) tersebut.
Hal itu didapatkan dari pengakuan salah seorang wali murid saat diwawancara POSMETRO, beberapa waktu lalu.
Seorang ayah tersebut tidak bersedia dituliskan namanya, karena takut akan berdampak kepada anaknya, dan mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak atas pengakuannya kepada media.
Sebut saja namanya Budiman. Budiman mengaku saat tes masuk ke MIN 1 Padang, anaknya tidak mendapatkan nilai yang memuaskan, sehingga dinyatakan sebagai cadangan.
Beberapa saat setelah tes masuk yang dilakukan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah tersebut, tepatnya di gelombang kedua, Budi mengaku dihubungi seseorang yang mengaku dari pihak MIN 1 Padang.
“Anak kita dinyatakan tidak lulus pada tes pertama, setelah itu kami dihubungi untuk bisa hadir di sekolah, untuk merapatkan jika memang anaknya ingin masuk di MIN 1 Padang,” katanya.
“Setelah hadir, kami orang tua ditawari untuk melakukan pembayaran dengan judul yang disebut sebagai uang komite, nominalnya Rp500.000. Sebenarnya kami keberatan, apalagi jika kita tidak hanya satu anak yang disekolahkan,” ungkapnya.
Dia menyebut, beberapa orang tua yang dipanggil lainnya juga merasa keberatan, dan setelah itu “trik” dimana orang tua mendapat ancaman apabila tidak sanggup menyanggupi, maka akan dinaikkan cadangan yang lain.
“Tentu seorang orang tua dengan waktu yang mepet, mau tidak mau secara otomatis akan menyanggupi. Tetapi kami meminta jangan dengan harga tinggi, akhirnya disepakati rentang biaya Rp300.000 hingga Rp500.000,” ujarnya.
Budiman mengatakan, ada sekitar 25 orang siswa-siswi kelas 1 baru yang bernasib sama seperti anaknya. Atau sekitar satu rombongan belajar (rombel) yang menjadi korban.
Dia menyebut, pada siswa yang dinyatakan lulus yang tidak cadangan, uang komite juga diminta sebanyak Rp200.000 persiswa.
Atas kejadian tersebut, Budiman beserta istri berharap pendidikan di sekolah negeri hendaknya benar-benar gratis, tanpa adanya pungutan dalam bentuk sumbangan dan apapun judulnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) MIN 1 Padang, Lilis Andriani mengaku sudah mengetahui perihal pungutan atau dialih bahasa kan menjadi sumbangan komite tersebut.
Namun Lilis berdalih dan mengatakan itu bukan paksaan dan uang tersebut diminta setelah anak-anak siswa baru dinyatakan diterima terlebih dahulu bersekolah di sekolah tersebut.
Lilis mengatakan, itu sebenarnya merupakan gawenya komite, dimana komite berkeinginan untuk memajukan sekolah.
“Mengetahui iya, tapi perannya komite sudah saya sampaikan untuk membangun pagar dan gerbang serta parkir, lalu di rancang RAB-nya (Rancangan Anggaran Biaya), dan di keluarkan didalam rapat komite dengan orang tua murid,” katanya.
Dia juga membantah hal tersebut dalam bentuk pungli, dengan mengatakan bahwa itu adalah sumbangan yang bersifat tidak mengikat.
“Namanya saja sumbangan, yang namanya sumbangan tentu tidak mengikat. Tidak ada ikatan. Kita tidak mengetahui dimana nya ada keterpaksaan dari wali murid,” katanya.
Sementara, Sekretaris Komite MIN 1 Padang, Abdul Hamid, yang juga berprofesi sebagai Polri, mengatakan pada saat proses PPDB tersebut, memang di tawarkan untuk pembangunan kanopi.
“Memang saat itu kita tawarkan, dimana kita akan membangun kanopi, yang anggarannya sekitar Rp. 300.000 permeter. Uang komite itu kita anggarkan minimal Rp200.000 hingga Rp500.000. Dengan anaknya sudah diterima di sekolah,” ucapnya.
“Kita tidak memaksa nominalnya berapa, tetapi kita tawarkan nominal paling sedikit berapa, yang awalnya dari Rp500.000 yang akhirnya nego-nego hingga kita ambil kesepakatan mulai dari Rp. 200.000 hingga Rp500.000 tersebut,” tukasnya. (brm)
