Close

8 Parpol dari Sumbar Ajukan Gugatan ke MK, PDI P Gugat Kursi DPR RI Dapil Sumbar 1

Ilustrasi

PADANG, METRO – Delapan partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 di Sumbar mengajukan gugatan sengketa hasil perolehan suara pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan sengketa perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) itu setelah mengikuti hasil penetapan penghitungan suara yang digelar KPU Sumbar.

“Memang benar ada gugatan PHPU dari delapan partai kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil penetapan penghitungan suara kemarin,” sebut Anggota KPU Sumbar, Izwaryani kemarin (27/5).

Berdasarkan data diterima KPU Sumbar yang mengajukan PHPU ke MK di antaranya satu PDI Perjuangan soal DPR RI Dapil Sumbar 1. Lalu dua gugatan dari Partai Berkarya yang salah satunya soal DPR RI Dapil Sumbar 2.

Untuk PDI P Dapil Sumbar 1, diperkirakan gugatan PDI P karena gagal mempertahankan kursi di Dapil itu seperti 2014 lalu. Kursi ke delapan harus direlakan kepada PAN atas nama Asli Chaidir. Ketua DPD PDI P Sumbar Alex Indra Lukman gagal melaju.

Kali ini, kursi PDI P tak mampu dipertahankan dari Dapil yang terdiri dari Padang, Padangpanjang, Tanahdatar, Sijunjung, Dharmasraya, Sawahlunto, Solsel, Kabupaten Solok, Kota Solok, Pessel dan Kepulauan Mentawai itu. Dari rekapitulasi akhir, PDI P meraih 86.423 suara, turun dari 2014 sebesar 103.069 suara.

Meski meraih suara terbanyak di PDI P, Alex harus merelakan kursinya menjadi kursi kedua PAN. Karena, PAN mendapatkan total 261.007 suara. Dari peraturan penghitungan kursi (UU No 7/2017 tentang Pemilu), jumlah suara PDI P kalah dari pembagian tiga suara PAN, yaitu 87.002 suara. Tentunya jumlah itu hanya berselisih sebanyak 579 suara dengan PDI P. Asli Chaidir yang mendapat 70.057 suara mengunci kursi ke delapan.

Kemudian satu gugatan dari PPP untuk DPRD Sumbar, Dapil Sumbar 2. Selanjutnya satu gugatan dari Partai NasDem untuk DPRD Kota Padang pada Dapil Padang 3. Ada pula dua gugatan dari PAN untuk DPRD Agam pada Dapil Agam 4, dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Dapil Pessel 4.

Terakhir satu gugatan dari Partai Demokrat untuk DPRD Sijunjung pada Dapil Sijunjung 3.

“Sedangkan gugatan untuk calon DPD tidak ada mengajukan sengketa PHPU ke MK,” jelas Izwaryani lagi.

Ia menambahkan, KPU akan melampirkan data dari KPU daerah tentang mana saja yang mendapat gugatan, dan KPU daerah mana saja yang perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan PHPU itu.

Saat ditanya apakah KPU sudah menyiapkan tim pengacara untuk menghadapi gugatan PHPU itu? Izwaryani menjawab tim untuk itu sedang dibentuk.

Tim itu, sambung Izwaryani, nantinya beranggotakan tim pengacara, tim tenaga ahli Biro Hukum KPU dan staf Kesekretaitan KPU. Dan tim ini akan bertugas dalan menghadapi gugatan PHPU selama dua bulan ke depan.

“Ini kan bukan perkara yang ringan, tapi butuh konsentrasi, butuh data yang akurat dan butuh stamina prima dalam menghadapi gugatan itu,” jelas Izwaryani. (heu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top