Menu

7 Ranperda Disetujui DPRD, Fraksi Golkar dan PAN Minta Seleksi Dirut PDAM Ditunda

  Dibaca : 65 kali
7 Ranperda Disetujui DPRD, Fraksi Golkar dan PAN Minta Seleksi Dirut PDAM Ditunda
Foto Bersama Walikota Padangpanjang Fadly Amran dengan Ketua DPRD Mardiansyah, beserta jajaran Pimpinan Eksekutif dan Legislatif usai 7 Ranperda Disetujui DPRD menjadi Perda Kota Padangpanjang.

PDG.PANJANG, METRO
Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Padangpanjang meminta Wali Kota Fadly Amran, untuk menunda proses seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.

Hal itu diungkapkan Mahdelmi dari Fraksi Golkar, ketika rapat Paripurna DPRD pengesahan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rabu (30/12).

Penundaan tahapan proses seleksi Direktur PDAM tersebut, Fraksi Golkar yang disampaikan Mahdelmi, tersebut dengan alasan, salah satu dari 7 Ranperda yang diajukan, ada membahas tentang mekanisme di lembaga perusahaan daerah itu.

“Kita minta Wali Kota, menunda dulu seleksi direktur PDAM yang telah berlangsung saat ini. Karena ada beberapa item telah menjadi pembahasan terhadap Perda PDAM,” sebut Mahdelmi.

Penundaan proses seleksi direktur tersebut juga disampaikan  Wakil Ketua DPRD Erizal mewakili pandangan Fraksi PAN.

Fraksi PAN menilai, lahirnya Perda berkaitan dengan PDAM itu juga dibahas tentang proses perekrutan direktur PDAM dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan plat merah itu.

“Kita juga minta kepada saudara Wali Kota dan kepala OPD, untuk benar-benar menerapkan Perda yang telah disetujui DPRD ini. Jangan hanya sebatas aturan yang tidak bisa diterapkan, karena keterbatasan aturan pendukung dan berbagai kendala yang terjadi di lapangan,” sebut Erizal.

Pada sidang paripurna itu, juga dilakukan penyampaian Pandangan Umum Fraksi dari Fraksi Gerindra-PKS, Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya dan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa terhadap Ranperda Trantibum, Lahan LP2B, Ripda Pariwisata 2020-2025, Penyelenggaran pendidikan, Perum Daerah Air Minum, Penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padangpanjang, dan Rippda Pembangunan industri.

Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah sebelum penandatangan persetujuan 7 Ranperda menjadi Perda tersebut, meminta persetujuan dari masing-masing anggota DPRD dan mempertanyakan kelengkapan administrasi kepada Sekwan.

“Saya minta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir, apakah seluruh Ranperda ini kita setujui dan apakah seluruh administrasinya lengkap pak Sekwan,”sebut Mardiansyah.

Sementara itu, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap 7 Ranperda yang diajukan oleh Pemko Padangpanjang.

“Mudah-mudahan, apa yang kita sepakati pada hari ini, menjadi awal terhadap kelanjutan program pembangunan di Kota Padangpanjang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, yang telah membahas ranperda ini bersama OPD-OPD terkait,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, Fadly juga menegaskan, Perda yang telah disetujui ini agar segera disosialisasikan dan dijadikan payung hukum dalam penerapan kebijakan-kebijakan pembangunan di Kota Padangpanjang. (rmd)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional