Close

6 Bulan Wako Hendri Septa ”Ngejomblo”, Surya Jufri: Partai Pengusung Jangan Utamakan Kepentingan Politik

Hendri Septa.

SAWAHAN, METRO–Ketua Fraksi De­mok­rat DPRD Kota Pa­dang, Surya Jufri meng­ung­kapkan, ada kom­promi politik yang dilakukan par­tai pengusung PKS dan PAN, sehingga sampai de­tik ini, kursi BA 2 A atau Wakil Wali Kota Padang masih belum terisi. Pa­dahal, sejak ditinggal Mah­yeldi Ansharullah yang kini menjadi Gubernur Sum­bar, Hendri Septa otomatis bekerja sendiri tanpa ada wakilnya. Sudah enam bu­lan Wako Hendri Septa “jomblo”, tanpa ada pen­dampingnya.

“Kita inginkan partai pengusung tidak me­nge­depankan kepentingan po­li­tik dalam pengisian jaba­tan Wawako. Tapi yang diu­tamakan adalah untuk ke­majuan Kota Padang,” tu­kas Surya Jufri, Senin (25/10).

Ia meminta kedua par­tai pengusung, PKS dan PAN menghentikan per­mai­nan politik dan segera isi kursi kosong Wawako. Jangan ditahan-tahan juga karena 2021 akan berakhir.

Menurut dia, jika salah satu partai telah jelas siapa nama calonnya dan disertai rekomendasi DPP, maka segera berikan nama calon yang diusung kepada Wako Padang Hendri Septa. Su­paya bisa dikirim Wali Kota ke DPRD Kota Padang.

“Usai diterima DPRD namanya, maka terlihat mana partai yang tidak serius dalam hal pengisian jabatan kursi Wawako,” ucap wakil rakyat III pe­riode ini.

Menurutnya, perma­salahan Kota Padang ma­sih banyak yang harus dikebut penyelesaiannya dan itu butuh sinergisitas antara Kepala Daerah de­ngan Wakil Kepala Daerah.

Apabila dibantu oleh Sekda, tentu tidak mak­simal hasilnya. Sebab, saat ini jabatannya masih Pj. “Pj Sekda itu kewenangannya terbatas. Kita berharap kursi kosong Wawako diisi dan pimpinan partai pe­ngusung tak bisu menyi­kapi masalah ini. Sebab program kota masih belum sepenuhnya berjalan mak­simal,” paparnya

Dijelaskan, apabila te­lah masuk ke DPRD dari ke II partai, barulah bisa pansel dibentuk dan mulai bekerja.

Sebelumnya, Ketua DP­RD Padang Syafrial Kani berharap kedua partai pe­ngusung secepatnya me­ngusulkan nama ke DPRD Padang.

Menurutnya, persoalan saat ini terletak di partai masing-masing yakni PAN dan PKS yang sampai hari ini masih belum mengu­sulkan nama calonnya ke DPRD Padang. Sehingga proses pemilihan Wakil Wali Kota belum bisa ter­lak­sana.

Ia mengatakan, meski sudah ada dua kandidat yang diusulkan oleh ma­sing-masing partai, namun hal itu belum resmi dan baru sebatas diumumkan kepada publik dan media massa.

Pengisian kursi Wakil Wali Kota Padang perlu dilakukan karena meru­pakan persoalan yang­ sa­ngat prinsip. Dia menu­turkan banyak persoalan di Kota Padang yang harus juga segera diselesaikan.

“Banyak persoalan hari ini yang masih belum ter­selesaikan oleh Pemko Padang, seperti fasilitas pendidikan hingga pela­yanan kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tidak mung­kin wali kota bekerja sen­diri,” tegasnya.

Syafrial Kani menje­laskan, Padang adalah kota besar dan ibu kota Su­matera Barat. Padang  me­miliki persoalan cukup ba­nyak, yang harus disele­saikan secara utuh dan harus berdasarkan kerja sama yang lebih baik.

“Saat ini saja capaian RPMJP masih belum me­menuhi capainnya. Di sam­ping itu, rencana penam­bahan lokal atau Ruang Kelas Baru (RKB) yang ditargetkan 500 lokal yang tercapai hanya 42  RKB. Belum lagi permasalahan lainnya. Kita berharap dua partai pengusung untuk segera mengirimkan na­ma­nya untuk  mengisi kursi Wawako ini. Kami di DPRD Padang akan segera mem­proses dengan sesegera mungkin,” terangnya.

Di sisi lain, mekanisme pemilihan Wakil Wali Kota di DPRD Padang dilaksa­nakan berdasarkan tata tertib yang sudah ada. “Secara umumnya nanti nama calon akan diusulkan oleh partai pengusung ke­pada Wali Kota Padang terlebih dahulu, setelah itu barulah disampaikan ke DPRD Padang,” katanya.

Setelah itu, DPRD Pa­dang akan segera mem­ben­tuk panitia pemilihan, de­ngan satu orang akan me­wakili satu fraksi. Ia menga­takan partai yang berhak mengusulkan na­ma calon Wakil Wali Kota adal­ah dari PAN dan PKS, sedangkan partai lainnya tidak berhak mengusulkan nama calon­nya karena telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan aturan yang ada untuk memilih Wawako Padang diusulkan dua nama dari partai pe­ngus­ung. Dua nama dari PAN yang direko­men­dasi­kan ada­lah Amril Amin, saat ini Wakil Ketua DPRD Padang, dan Ekos Albar saat ini men­jabat sebagai Wakil Ben­dahara Umum DPP PAN.

Sedangkan dari PKS, dua nama yang direko­mendasikan adalah Mul­yadi Muslim saat ini men­jabat Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, dan Muhar­lion Ketua DPTD PKS Kota Padang.

Sementara itu, bebe­rapa waktu lalu Wali Kota Padang Hendri Septa yang juga Ketua DPD Partai Ama­nat Nasional (PAN) Kota Padang menyebut­kan, un­tuk kekosongan kursi Wa­wako diserahkan sepenuh­nya kepada dua partai pe­ngusung PAN dan PKS.

“Untuk nama Wawako saya serahkan sepenuh­nya kepada partai,” kata Hendri Septa beberapa waktu lalu.

Untuk Partai PAN, ketika ditanya kapan waktunya menyerahkan nama calon Wawako, Hendri menja­wab dengan tawa kelara­kar dan belum memberi kepastian.

“Tidak tahu lah saya. Di partai masih ada lagi di atas dalam hal ini pimpinan, itu urusan mamak-mamak kita di atas,” ujar Hendri Septa.

Seperti diketahui, Hen­dri Septa dilantik sebagai Wali Kota Padang pada 7 April 2021. Dengan demi­kian, hingga hari ini, sudah enam bulan Hendri men­jabat sebagai Wali Kota tanpa didampingi Wakil Wali Kota. (ade/hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top