Menu

5 Nagari Pemekaran Terancam tak Dapat Dana Desa

  Dibaca : 1671 kali
5 Nagari Pemekaran Terancam tak Dapat Dana Desa

alokasi dana desa
PASAMAN, METRO–Sebanyak lima nagari hasil pemekaran di Kabupaten Pasaman berkemungkinan harus gigit jari dan tidak kebagian dana desa yang jumlahnya miliaran. Itu akibat lima nagari itu belum dapat menikmati aliran miliaran dana desa dari pemerintah pusat yang sudah mulai bergulir dipertengahan tahun ini.

Kelima nagari pemekaran dari dua nagari induk itu terbentur regulasi. Sejak dimekarkan pada awal 2013 lalu, ternyata nagari-nagari pemekaran ini belum kantongi nomor kode wilayah administrasi pemerintahan nagari (desa) dari Mendagri RI. Asisten Pemerintahan Pemkab Pasaman, Dalisman Darsah mengakui hal tersebut. Untuk dua tahun anggaran, kata Dalisman, kelima nagari pemekaran itu pun belum kecipratan anggaran dana desa sebelum mendapatkan kode desa pemekaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

”Kenapa masih 32 nagari? Padahal di Pasaman sudah terdiri dari 37 nagari tersebar di 12 kecamatan. Kelima nagari pemekaran itu baru berstatus nagari administratif sejak tiga bulan lalu sejak dimekarkan pada 2013 lalu,” katanya, kemarin.

Ia mengatakan, kode desa belum ditetapkan, meski gubernur Sumbar sudah mengusulkan nomor kode wilayah administrasi pemerintahan nagari per 23 November 2015 lalu. Sementara Pemkab Pasaman mengusulkan penerbitan kode nagari defenitif itu ke Gubernur Sumbar per 4 November 2015. “Kode desa belum ditetapkan oleh Kemendagri. Tapi setelah ditetapkan barulah diundangkan. Selanjutnya kelima nagari hasil pemekaran itu sah mendapatkan kucuran dana desa,” ujarnya.

Dalisman membenarkan, bahwa kelima nagari pemekaran itu baru akan dapat kucuran dana desa pada 2017 mendatang. Itu pun, apabila usulan nomor kode wilayah untuk kelima nagari (desa) di Pasaman itu segera diundangkan.
Sejatinya, kata dia, pemekaran itu sebagai upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itu, kata Dalisman, pemkab setempat melakukan pemekaran kelima nagari itu.

“Itu berdasarkan perda nomor 5 tahun 2015 tentang pembentukan pemerintahan nagari Panti Selatan, Panti Timur, Sitombol Padang Galugua, bahagia Padang Galugua dan nagari Sontang,” tukuk Dalisman.

Ia mengatakan, anggaran dana desa tahun 2015 di daerah itu hanya dialokasikan untuk 32 nagari induk, dengan total anggaran sebesar Rp11,6 miliar bersumber dari dana APBN. “Dana tahap satu sudah dicairkan. Demikian juga untuk dana desa tahap dua juga sudah dicairkan sebesar Rp4 miliar lebih, tersisa sebanyak 20 persen dari total Rp11,6 miliar,” ujar Dalisman.

Dana desa kata Dalisman, hanya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, sarana prasarana dan ekonomi kemasyarakatan. Di luar itu, kata Dalisman tidak dibenarkan sama sekali. “Penghitungan dana desa itu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat KK miskin. Dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, sarana prasarana dan ekonomi kemasyarakatan,” katanya.

Dalisman menekankan, agar dana desa dipergunakan sesuai aturan berlaku. Seluruh wali nagari, kata dia, harus mematuhi petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) jika tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum. ”Plafon dana desa untuk tahun anggaran 2016 di kabupaten Pasaman naik signifikan, sebesar Rp25,5 miliar. Mengalami kenaikan seratus persen. Ini harus dikelola dengan baik dan benar,” katanya. (y)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional