Close

4 Warga Ditangkap Gegara Berkebun di Lahan Sengketa, Niniak Mamak Nagari Kapa Ngadu ke LBH Padang

PADANG, METRO–Perwakilan masyarakat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat menda­tangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Senin (23/8). Mereka mengadukan konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan PT Permata Hijau Pasaman 1 (PHP 1) pascaditangkapnya empat orang warga.

Kuasa Hukum Deni Sya­putra menjelaskan, konflik itu bermula ketidaksetujuan masyarakat untuk menye­rahkan 1.600 hektare tanah ulayat ke perusahaan un­tuk dibangun perkebunan sawit sejak tahun 1997. Bahkan, perwakilan bebe­rapa orang ninik mamak telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hu­kum terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, PT PHP dan beberapa ninik mamak lainnya.

“Gugatan itu saat ini se­dang berproses hukum ka­sasi di Mahkamah Agung. Selama satu tahunan ini masyarakat menggunakan tanah ulayat itu untuk me­nanam jagung, pisang, ubi, cabe dan tanaman muda lain­nya untuk bertahan hi­dup. Namun, pada 26 Juli 2021 pihak perusahaan mela­porkan ke kepolisian atas dugaan peng­rusakan dan pembakaran lahan,” ujarnya.

Atas pelaporan ter­se­but, kepolisian turun ke tempat kejadian perkara. Akibat diturunkannya ma­syarakat berkumpul dan mengkonfirmasi kedata­ngan anggota kepolisian hingga ditangkap dan dita­hannya empat orang ma­syarakat ke Polda Sumbar.

“Awalnya keempat ma­syarakat ini, secara suka­rela naik ke mobil polisi dengan alasan kepolisian akan berdialog dan mem­perlihatkan hak guna usa­ha (HGU) PT. PHP 1. Na­mun, keempat masyarakat diba­wa ke Polda Sumbar un­tuk ditangkap dan dita­han se­jak 5 Agustus,” ujarnya.

Lebih jauh Deni men­jelaskan, keempat masya­rakat diduga melanggar Pasal 335 ayat 1 ke 1 e KUHP dan Pasal 107 Un­dang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Per­kebunan. Keempat masya­rakat ini dituduh mengha­langi atau mela­rang kar­yawan PT PHP 1 untuk melakukan penanaman kepala sawit dilokasi HGU miliki PT PHP yang terjadi pada 5 Agustus 2021.

Deni juga mengatakan, perwakilan masyarakat juga telah mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar atas dugaan kri­minalisasi terhadap empat orang masyarakat adat dan meminta dihentikan dugaan kekerasan yang terjadi di lapangan ter­hadap masyarakat.

Saat ini, kuasa hukum mengajukan praperadilan terhadap Polda Sumbar di Pengadilan Negeri Pasa­man Barat. Praperadilan diajukan akibat dugaan kesalahan prosedur dalam proses penangkapan ke­em­pat orang masyarakat ini,” katanya.

Hari ini pun, sambung Deni, di lapangan terjadi kericuhan dengan keda­tangan anggota kepolisian yang diduga melakukan pembekingan terhadap pe­nanaman yang dilakukan oleh PT PHP 1. Akibatnya satu orang perempuan mendapatkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh orang perusahaan.

Sementara itu, salah satu perwakilan ninik ma­mak M. Nazif Dt. Rangkayo Mulia mengatakan, semes­tinya dalam permasalahan ini, anggota kepolisian me­ngambil sikap netral untuk mencegah terjadinya ke­kerasan di lapangan.

“Polisi semestinya men­jadi pengayom ma­syarakat bukan malah se­baliknya,” ujarnya.

Ditambahkannya, ke­po­lisian mesti menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung terkait konflik tanah yang sedang berproses hukum saat ini.

Penurunan anggota ke­po­lisian akan berdampak buruk dapat meng­aki­bat­kan konflik yang lebih be­sar dan luas lagi, sehingga ur­gen untuk menarik mun­dur anggota kepolisian dari la­pangan. “Semestinya pe­ru­sa­haan dapat melakukan upaya-upaya secara pro­sedur hukum formal yang menghargai hak-hak ma­syarakat,” ujarnya. (rom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top