Menu

30 Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dirampingkan jadi 25  

  Dibaca : 77 kali
30 Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dirampingkan jadi 25  
Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menyampaikan dua nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD dalam rapat paripurna.

PESSEL, METRO–Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar me­nyam­­paikan dua nota Ran­cangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD dalam rapat paripurna, Senin (7/6) di ruang rapat DPRD setempat.

Kedua Ranperda yang disampaikan tersebut ada­lah Ranperda tentang per­tanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 dan Ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua DPRD Ermizen dalam pidato pembukaan sidang menyampaikan, tahapan penyusunan Per­da, terdiri dari tahapan, penyampaian nota pe­ngan­tar  selanjutnya, pan­dangan umum, pem­ba­hasan hingga penetapan sebagai Perda.

Sementara itu Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar dalam pidato pe­ngantar Ranperda me­nyam­paikan, Pemkab Pe­sisir Selatan sampai tahun ini sudah memperoleh 8 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Te­rakhir Mei lalu Pemkab Pessel menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) tahun 2020 dengan opini WTP.

Berkaitan dengan Ran­cangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susu­nan Perangkat Daerah, Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan  dari hasil evaluasi ditemui bebe­rapa  kendala dalam efek­tifitas pencapaian prog­ram, serta kurang efisiensi dalam pembiayaan. Kon­disi ini disebabkan antara lain, masih terdapat tum­pang tindih fungsi antar perangkat daerah.

Berdasarkan hal ter­sebut, pemerintah mengu­sulkan perubahan susunan organisasi perangkat dae­rah sebanyak 25 perangkat daerah, dari semula be­­r­jumlah 30 perangkat dae­rah.

“ 25 perangkat daerah tersebut, tidak termasuk kecamatan.” kata Rusma Yul Anwar.

Dijelaskan,  perangkat daerah tersebut terdiri dari, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspek­torat 16 Dinas Daerah, 1 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran, 4 Badan Daerah, 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Po­litik dan 15 kecamatan.

Lebih lanjut dipaparkan rincian perubahan yaitu pembentukan Badan Kesa­tuan Bangsa dan Politik tipe B yang semula merupakan Bagian dari Sekretariat Daerah. Penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B dengan dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air B menjadi Dinas Peker­jaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A.

Berikutnya, peng­ga­bu­ngan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Per­mu­kiman dan Pertanahan Tipe B dengan Dinas Ling­kungan Hidup Tipe C  men­jadi Dinas Perumahan Rak­yat, Kawasan Permukiman, pertanahan dan Ling­ku­ngan Hidup Tipe A.

Penggabungan Dinas Tanaman Pangan, Horti­kultura dan Perkebunan Tipe B dengan Dinas Peter­nakan dan Kesehatan He­wan B menjadi Dinas Per­tanian Tipe A.

Penggabungan Dinas Pangan Tipe C dengan Dinas Perikanan Tipe B menjadi Dinas Pangan dan Perikanan Tipe A.

Penggabungan urusan Sosial dengan urusan Pe­ngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  men­jadi Dinas Sosial, Pengen­dalian Penduduk dan Ke­luarga Berencana Tipe B.

Penggabungan urusan Pemberdayaan Perem­pu­an dan Perlindungan Anak dengan urusan pem­ber­dayaan masyarakat Desa menjadi Dinas Pem­ber­dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Ma­sya­rakat dan Desa Tipe B.

Penggabungan urusan Perindustrian, Per­daga­ngan dan Transmigrasi menjadi Dinas Perda­ga­ngan dan Transmigrasi Tipe B. Penggabungan Uru­san Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan u­ru­san Tenaga Kerja men­jadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe C.

Peningkatan tipe Dinas Komunikasi dan Infor­ma­tika menjadi Tipe B. Peru­bahan status RSUD M. Zein yang semula Perangkat Daerah menjadi unit orga­nisasi khusus berada di bawah Dinas Kesehatan.

Penggabungan Badan Pengelolaan Keuangan Da­e­rah (BPKD) Tipe B de­ngan Badan Pendapatan Tipe B menjadi Badan Pe­ngelolaan Keuangan, Pen­dapatan dan Aset Daerah Tipe A.

“Khusus untuk peng­gabungan Badan Penge­lolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan Badan Pen­dapatan yang merupakan hasil pembahasan di ting­kat provinsi, kami ber­ha­rap tidak dilakukan peng­gabungan karena me­ng­i­ngat beban kerja yang cukup besar.

“ Harapan kami ran­per­da ini dapat dibahas dan diberi masukan oleh seluruh anggota DPRD, dan kemudian kita sepakati bersama, dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” harap bupati. ( Rio)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional