“Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia. Kalau ada yang salah soal penundaan Pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,” katanya.
Bahlil mengatakan ia tak diperintah oleh siapapun. Ide soal Jokowi tiga periode merupakan respons atas survei Burhanuddin Muhtadi ketika pandemi. Menurut dia, jika ide penundaan Pemilu 2024 dinilai baik, maka bisa diikuti. Tetapi, jika memang tak baik maka tak perlu dikembangkan lebih lanjut. “Sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang,” kata dia.
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui isu tiga periode memang ada dan PDIP menolak. Bahkan, dia berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa partainya sempat diminta untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Hasto, permintaan itu disampaikan salah satu Menteri yang pernah mengklaim memiliki big data isu tersebut. Kepada dirinya, Menteri yang dimaksud mengklaim isu tiga periode atas izin Pak Lurah.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto.
Hasto tak mengungkap siapa sosok yang dimaksud Pak Lurah. Namun, menurutnya, sikap sejumlah menteri kabinet yang mendukung wacana tersebut kala itu juga atas izin Pak Lurah.
“Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP,” ucap Hasto.
Isu tiga periode dan perpanjangan ini terkesan hanya cara PDIP mengalihkan isu, karena publik sedang menunggu langkah PDIP terhadap mereka. Gibran secara jelas-jelas telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP. Tapi PDIP sepertinya terkesan ‘takut’ mengambil keputusan, karena Jokowi masih menjabat Presiden selama setahun lagi.
Meski politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, Gibran Rakabuming sudah tak lagi jadi kader PDIP. Hal itu, kata dia ditetapkan melalui mekanisme pengumuman tertutup. “PDIP itu AD/ART jelas. Kalau sudah partai memutuskan keputusan, kader yang tidak ikut keputusan itu otomatis dia tidak lagi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Masinton.
Masinton menjelaskan, dalam AD/ART PDIP telah diatur secara jelas sanksi-sanksi untuk kader yang melanggar aturan partai. Namun, kata Masinton, ada yang dapat diumumkan secara luas ke publik, serta ada sanksi yang hanya diumumkan secara tertutup. “Ada dalam AD/ART PDI Perjuangan mengatur sanksi dan maksimum sanksi. Jenis informasinya ada yang tertutup dan ada yang langsung disampaikan kepada kader dan dipublikasikan,” ucap dia.
Kita tunggu sajalah, bagaimana PDIP menyelesaikan masalah ini. Sembari tetap fokus memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud, meski tak lagi bisa mengklaim mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Pahlawan Nasional Indonesia Sutomo pernah berujar, “Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapa pun juga.” 14 Februari 2024 masih tiga bulan lebih lagi, masih ada waktu membranding Ganjar-Mahfud tanpa Jokowi, tapi murni PDIP. (Wartawan Utama)
