Menu

3 Kota di Sumbar PPKM Darurat Mulai Hari ini

  Dibaca : 274 kali
3 Kota di Sumbar PPKM Darurat Mulai Hari ini
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)

PADANG, METRO–Tiga kota di di wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yaitu  Kota Pa­dang, Kota Padang Pan­jang dan Kota Bukittinggi menerapkan menerapkan Pemberlakuan Pemba­ta­san Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai hari ini tanggal 11 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Dijalankannya PP­KM Darurat di tiga kota tersebut, sesuai de­ngan keputusan Pe­merintah Pusat yang menerapkan kebijakan (PPKM) Darurat di 15 ka­bupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali.

 “Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota, dan nanti akan dimonitor se­cara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya,” kata Menteri Koordinator Bi­dang Perekonomian sekali­gus Ketua Komite Pena­nganan Covid-19 dan Pe­mu­lihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Har­tarto, dalam Keterangan Pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali.

Pengaturan pemba­ta­san kegiatan masyarakat di ke-15 wilayah ini dite­tapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15, 16, dan 18 tahun 2021

Adapun ketentuan pembatasan kegiatan yang berlaku adalalah, kegiatan perkantoran dan tempat kerja pada sektor none­sensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH). Begitu juga, belajar mengajar di sekolah, per­guruan tinggi, akademi, serta tempat pendidikan/pelatihan ditiadakan dan dilakukan secara daring/online.

Khusus kegiatan sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar mo­dal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan ko­munikasi, perhotelan non­penanganan karantina Co­vid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 per­sen work from office (WFO).

Sedangkan esensial pa­da sektor pemerintahan yang memberikan pela­yanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksa­naan­nya diberlakukan 25 per­sen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. Kritikal d­iberlakukan 100 persen maksimal staf  WFO de­ngan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk supermarket, pa­sar tradisional, toko kelon­tong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat de­ngan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara, apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Selain itu, warung ma­kan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya diperbolehkan menerima layanan pesan-antar (delivery)/dibawa pulang (takea­way) dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup se­mentara, kecuali akses un­tuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan de­ngan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengun­jung 50 persen.

Dalam Inmendagri yang baru, disebutkan bah­wa masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tem­pat ibadah lainnya tidak lagi ditutup. Namun peme­rintah juga tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan iba­dah berjemaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan iba­dah di rumah.

Selama PPKM Darurat resepsi pernikakahan da­pat dihadiri maksimal 30 orang dengan menerap­kan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi, dan penyediaan makanan ha­nya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Ketentuan lainnya, ke­giatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi pro­yek boleh beroperasi 100 persen dengan mene­rap­kan protokol kesehatan lebih ketat.  Penutupan fasilitas umum yang me­liputi area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya/

Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olah­raga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan keru­mu­nan ditutup sementara. Selanjutnya, pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, ang­kutan massal, taksi kon­vensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen de­ngan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Pelaku perjalanan do­mes­tik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus me­nun­jukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk mo­da transportasi jarak jauh lainnya.  Terakhir, masker tetap dipakai saat melak­sanakan kegiatan diluar rumah. Tidak diizin­kan penggunaan face shield tan­pa penggunaan masker.

Juru Bicara Kemen­te­rian Komunikasi dan Infor­matika, Dedy Permadi men­jelaskan, parameter  penetapan wilayah PPKM Darurat adalah tingkat keterisian tempat tidur mencapai lebih dari 65%, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50%.

“Dengan mempertim­bangkan penilaian terha­dap semua parameter ter­sebut, pemerintah mene­tap­kan 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang ha­rus menerapkan PPKM Da­rurat,” kata Dedy saat me­nyampaikan perkem­ba­ngan terkini terkait dengan implementasi PPKM Da­rurat, Sabtu (10/7).

Kabupaten/kota yang juga diterapkan PPKM Da­rurat itu adalah Kota Tan­jungpinang, Kota Singka­wang, Kota Padang Pan­jang, Kota Balikpapan, Kota Ban­dar Lampung, Kota Pontia­nak, Kabupaten Ma­nok­wari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukit­tinggi, Kabupaten Be­rau, Kota Padang, Kota Mata­ram, dan kota Medan. (jpg)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional