Close

2024, Penurunan Prevalensi Stunting Ditarget 14 Persen di Sumbar, Dikeroyok 8 OPD dan Instansi untuk Penanganan Seluruh Aspek

KEGIATAN HKN— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat kegiatan Hari Kesehatan Nasional, beberapa waktu lalu.

PADANG, METRO–Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang telah dibentuk diharapkan mampu mencapai target penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melalui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, dr. Lila Yanwar menyebutkan, tim gabungan dari delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal ini dibentuk, karena stunting persoalan kompleks. Penanganannya tidak bisa hanya satu pihak saja.

Stunting, tidak hanya persoalan bidang kesehatan saja. Stunting dipicu erbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, lingkungan, dan seterusnya. “Maka, penanganannya pun harus melibatkan seluruh aspek yang terkait,” terang Lila kema­rin.

Lila menjelaskan, ada delapan pendekatan konvergensi penanganan stunting, yakni dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat (kesra), agama (kemenag), asuransi kesehatan (BPJS), pemberdayaan perempuan, pangan, serta lingkungan dan pemukiman (PUPR). Semua OPD terkait, ucapnya, melalui TPPS punya tanggung ja­wab penuh untuk pena­nganan stunting.

Di tingkat provinsi, TPPS diketuai oleh Wakil Gubernur Sumbar, sementara di tingkat kabupaten/kota di­ketuai oleh wakil bupati/wali kota. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangu­nan Daerah (Bappeda) sebagai Ketua Harian TPPS bertugas mengecek dan memastikan setiap OPD terkait memiliki program dan anggaran yang memadai untuk penanganan stunting.

Pada tingkat yang lebih tinggi, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas mengkoordinatori dari sisi teknis, termasuk juga melakukan pengawasan.

“Jadi, penanganan stunting itu tidak bisa sen­diri-sendiri. Harus ‘dikero­yok’ ramai-ramai. Delapan OPD dan instansi yang terga­bung dalam TPPS harus bersinergi dan berkolaborasi agar angka prevalensi stunting dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Lila.

Ada dua pendekatan intervensi penanganan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik menjadi tanggung jawab OPD bindag kesehatan, sedangkan intervensi sensitif berkaitan dengan faktor-faktor yang berada di luar kesehatan.

Dalam bidang kesehatan, Lila menyebut, pihak­nya fokus pada dua sasaran utama, yakni ibu dan anak. Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan di an­taranya melakukan peme­riksaan kehamilan ibu, memastikan ibu bersalin de­ngan baik dan benar, memastikan bayi lahir dengan aman.

Selain itu, melakukan imunisasi anak dasar leng­kap, memantau tumbuh kembang anak hingga usia dua tahun. Termasuk juga melengkapi sarana dan prasarana penunjang di puskesmas dan rumah sakit rujukan

“Kami juga gencar edu­kasi kepada ibu, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, hingga menyusui. Pokoknya selama masa 1.000 hari pertama kehidupan, dari masa awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun, pengawasan dan edukasi terhadap ibu harus gencar. Karena 1.000 hari pertama kehidupan itu menjadi ma­sa keemasan (golden period) si anak. Jika itu bisa dilewati tanpa ada masalah, maka anak bertumbuh kem­bang menjadi anak yang sehat,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansha­rullah mengatakan, selama lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Sumbar menunjukkan tren pe­nurunan. Pada tahun 2017 prevalensi stunting di Sumbar tercatat sebesar 30,6 persen. Pada kemudian 2018 turun menjadi 29,9 persen, tahun 2019 menjadi 27,47 persen, tahun 2020 menjadi 26,71 persen, dan tahun 2021 turun lagi menjadi 23,3 persen.

“Dari data tersebut dapat dilihat ada penurunan rata-rata sebesar dua persen per tahun. Untuk mencapai target 14 persen pa­da tahun 2024, penurunan harus dua kali lipat dari saat ini. Sehingga perlu kerja keras semua pihak,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, ke­sehatan investasi sumber daya manusia (SDM), yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan de­mi kesejahteraan masya­rakat,” katanya. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top