Close

2023, Setiap Daerah Wajib Miliki Neraca Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi.

Yogyakarta, METRO–Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Pra­setyo Adi menegaskan, mulai tahun 2023 dinas urusan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib me­nyu­sun neraca pangan wila­yah. Terutama untuk 11 komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, dan ikan.

“Tim dari Badan Pangan Nasional siap untuk membantu baik dalam pe­nyu­sunan metode maupun koordinasi dengan pihak terkait,” kata Arief dalam Pertemuan Koordinasi Pe­ngua­tan dan Perencanaan Ketahanan Pangan Wila­yah, di Yogyakarta, Senin, (21/11).

Ia menjelaskan, neraca pangan perlu dimiliki setiap wilayah agar Pemda tahu seberapa besar ketersediaan pangan di wilayahnya. Termasuk jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk setiap wilayah.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan hal ini sebagai upaya tindak lanjut penerapan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pa­ngan Pemerintah (CPP) me­lalui konsolidasi penguatan CPPD bersama seluruh Dinas Urusan Pangan Daerah.

“Pasalnya, sesuai ama­nat UU Nomor 18/2012 dan PP Nomor 17/2015, penyelenggaraan CPP harus di­du­kung oleh penyelenggaraan CPPD yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Terkait urgensi neraca pangan dan penguatan CPPD tersebut, Arief meminta Pemda mendukung penuh penguatan LPM sebagai pilar ketahanan pangan masyarakat. Ia mengatakan, sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan pembangunan dan pe­ngi­sian LPM.

Oleh sebab itu, ia berharap Pemda dapat terus melakukan pembinaan terhadap pengelolaannya ber­­­sama kementerian/lem­­baga terkait sehingga man­faatnya dapat sema­kin dira­sakan oleh ma­sya­rakat.

“Pengelolaan LPM serta kegiatan penguatan ketahanan pangan di tingkat desa tentu perlu didukung dengan alokasi Dana Desa paling sedikit 20 persen, sesuai Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022. Akan tetapi, dalam realisasi ta­hun 2022, hanya sebesar 17 persen Dana Desa yang digunakan untuk penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, ke depannya perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.

Ia juga meminta, Dinas Urusan Pangan dapat berkoordinasi dengan Bappeda guna merancang upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga lebih preventif da­lam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

 “Upaya tersebut dila­kukan untuk memberikan man­faat bagi seluruh kalangan yaitu petani sejahtera, pe­dagang untung, dan ma­­sya­rakat ter­se­nyum,­” ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi mengatakan, akan memberikan dukungan penuh penguatan pangan daerah. Dia menjelaskan, setiap Senin Kemendagri me­ng­gelar Rakor Pengen­da­lian Inflasi Pangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri seluruh Pemda guna menjaga gejolak harga pa­ngan di masyarakat.

Dalam hal ini, Kemen­dagri akan melakukan eva­lua­si terhadap aspek ke­lem­bagaan, program dan anggaran, serta Cadangan Pangan Pe­merintah Daerah sehingga upaya bersama ini dapat berhasil dengan sempurna.

 “Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran dinas urusan pangan baik dari si­si kelembagaan, anggaran, hingga penguatan CPPD, sehingga inflasi pangan bisa kita kendalikan,” ttandas Teguh. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top