Menu

2021, Perekonomian Diprediksi Belum Pulih, APBD Bukittinggi harus Berpihak pada Rakyat

  Dibaca : 133 kali
2021, Perekonomian Diprediksi Belum Pulih, APBD Bukittinggi harus Berpihak pada Rakyat
Dedi Fatria (Anggota DPRD Bukittinggi)

Terkait beberapa informasi yang beredar di media sosial, mengenai pernyataan salah seorang calon wali kota tentang permintaan kelompok pedagang yang hadir pada sosialisasi beliau agar pembayaran sewa toko di Pasar Atas masih dibebaskan tahun 2021, kami secara pribadi telah menerima beberapa telepon dari pedagang, apakah informasi itu benar. Selaku anggota DPRD Kota Bukittinggi, kami sangat mendukung hal tersebut, karena hal ini pernah kami muat pada tulisan kami beberapa waktu yang lalu di media dengan tajuk “Pasa Ateh Ceritamu Kini”.

Di sana kami sudah paparkan untuk tahun 2020 kami minta dibebaskan sewa toko kepada semua pedagang. Dan untuk sewa 2021 kami minta kajian Pemda untuk melalukan evaluasi terutama terkait kondisi perekonomian pada tahun depan. Hal ini sudah kami sampaikan pada Pandangan Fraksi Karya Pembangunan. Dua minggu lalu pada pembahasan RKUA-PPAS APBD 2021 kami juga sudah minta kepada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perdagangan) untuk melakukan kajian tentang sewa toko Pasar Atas.

Bagaimana kondisi pedagang hari ini, lai mangaleh bajua bali atau indak, karena masih dalam kondisi Covid-19 pasti kondisi pedagang sangat susah saat ini. Namun kita tidak mau gegabah juga, harus ada analisa sebagai pedoman bagi kita di DPRD untuk menghitung target pendapatan dari Pasar Atas. Kita akan minta hasil analisa Diskop UKM dan Perdagangan juga Ketua Tim TAPD tentang ini pada Rapat Pembahasan APBD 2021 yang akan kita lakukan pada Bulan November ini.

Untuk diketahui seluruh masyarakat Kota Bukittinggi bahwa APBD kita mengalami trend kenaikan yang sangat bagus pada beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana terlihat pada data berikut : Tahun 2016 total APBD Rp. 763.730. 417.595,22 dengan PAD sebesar Rp. 73.665.978.704,89, Tahun 2017 total APBD Rp 790.618.455.533,34 dengan PAD sebesar Rp. 113.424.739.490,16, Tahun 2018 total APBD Rp. 844.898. 354.079,22 dengan PAD sebesar Rp. 102.738.280.085,00, Tahun 2019 total APBD Rp. 891.197.754.148,88 dengan PAD sebesar Rp. 117.114.132.627,00, Tahun 2020 total APBD Rp. 996.015. 381.339,00 dengan PAD sebesar Rp. 151.437.934.799,00 (APBD awal 2020).

Kami memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah atas capaian kinerja keuangan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Dari data diatas terlihat kenaikan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang cukup signifikan, dimana PAD dapat ditingkatkan 100 persen lebih. Namun dengan terjadinya pandemic Covid -19 awal tahun 2020 yang melanda Indonesia termasuk Kota Bukittinggi, maka berdampak terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah baik disebabkan oleh adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat maupun target PAD yang harus disesuaikan kembali karena banyaknya target PAD yang tidak mungkin ditagih seperti pajak hotel restoran, retribusi sewa toko, retribusi parkir, retribusi masuk objek wisata dan lain-lain.

Hal ini berakibat terhadap terjadinya refocusing dan realokasi anggaran APBD sebagaimana yang diarahkan pemerintah pusat. APBD 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran tersebut, yakni menjadi sebesar Rp 877.407.985.381,10 berkurang Rp100 miliar lebih, dimana setengahnya disebabkan karena turunnya PAD, menjadi Rp. 77.233.207.530. Untuk tahun 2021 yang akan datang, mengingat pandemie Covid -9 sampai saat ini belum berakhir, maka diestimasikan kondisi keuangan daerah juga belum akan pulih seperti semula. Berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat, dana transfer yang akan diterima Kota Bukittinggi tahun 2021 hanya berjumlah Rp. 493.339.074.000, dengan rincian : Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp. 435.274.988.000., Dana Bagi Hasil : Rp. 12.532.530.000., Dana Insentif Daerah (DID) : Rp. 45.531556. 000.

Angka tersebut turun dari APBD awal Tahun 2020 yang berjumlah sebesar Rp. 546,161,037,000. Dana transfer dari pusat yang turun sangat drastis ini tentu akan membuat pemerintah daerah cukup kesulitan, selain belanja pegawai, pemerintah daerah juga harus memenuhi kewajiban belanja bidang pendidikan minimal sebesar 20 persen bidang Kesehatan 10 persen dan juga belanja rutin kantor di semua SKPD serta belanja untuk operasional pelayanan langsung kepada masyarakat seperti sekolah, puskesmas, pelayanan kebersihan dan persampahan dan lainnya. Dengan demikian, tentunya dana yang bisa dikreasikan untuk memenuhi visi misi kepala daerah, secara otomatis akan semakin sedikit.

Dengan kondisi demikian, Pemko bersama DPRD harus bijak menetapkan kebijakan anggaran tahun 2021 yang akan datang. Harus ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja dan juga harus ada keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan karena begitu banyaknya urusan pembangunan yang harus dilaksanakan pemda. Pemda harus bisa membagi secara proporsional belanja daerah, sehingga tidak ada urusan wajib yang tidak tertangani dengan baik, walaupun di tengah-tengah keuangan daerah yang terbatas. Skala prioritas harus ditetapkan. Namun intinya, semuanya harus berpihak kepada rakyat. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang melanda seluruh sektor saat ini, APBD harus betul-betul berpihak kepada rakyat. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional