200 Warga Terinfeksi, Tingkat Keterisian Tempat Tidur Penuh, PPKM Darurat di Kota Padang Diperpanjang hingga 25 Juli

AIA PACAH, METRO–Pemerintah Kota (Pem­ko) Padang resmi mem­per­panjang Pemberlakuan Pem­batasan Kegiatan Ma­sya­rakat (PPKM) Darurat untuk pengendalian Covid-19 hingga 25 Juli men­da­tang Warga diharapkan mematuhi surat edaran wali kota untuk menekan angka penularan Covid-19 di kota bingkuang yang masih tinggi.

“Kita telah mem­per­panjang PPKM sampai tang­gal 25 Juli mendatang. Ini memang berat. Tapi ma­syarakat harus patuh untuk menekan penu­la­ran,” sebut Wali Kota Pa­dang, Hendri Septa, dalam keterangan resminya, Ra­bu (21/7).

Dengan diperpanjang­nya aturan ini, maka se­cara otomatis, segala atu­ran menyangkut kegiatan masyarakat seperti seko­lah daring, pemberlakukan WFH di sektor non esensial 100 persen, pembatasan jam operasional pusat per­ben­jaan, mall, swalayan dan restoran, penyekatan di pintu-pintu masuk kota Padang akan tetap dite­rap­kan.

“Dengan perpanjangan PPKM Darurat ini, kita seka­li­gus beriktiar untuk mene­kan angka penularan pada warga,” tandas Hendri Sep­ta.

Dalam surat edaran dengan nomor 400.650/BPBD/Pdg/VII/2021 ini juga memuat ancaman sanksi bagi  pelanggar  sesuai Perda no 1 tahun 2021 te­tang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Sementara, dari Surat Edaran Wali Kota Padang, terdapat 20 poin yang me­nga­tur tentang PPKM Daru­rat. Beberapa di anta­ra­nya, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara on­line atau darinng. Lalu, sektor esensial dila­kukan dengan batasan 50 persen pelayanan kepada mas­yarakat dan 25 persen un­tuk pelayanan perkan­to­ran.

Selain itu,  sektor kri­tikal seperti kesehatan, ke­ama­nan, pe­nanga­nan­bencana, energi, logistik, tran­spor­tasi dan distribusi bahan pokok pangan, di­bolehkan beroperasi 100 persen. Sedangkan untuk opera­sio­nal pusat per­belanjaan di­batasi jam ope­ rasional hingga pukul 21.00 WIB.

Kemudian dengan pe­lak­sa­naan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warung ma­kan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, jam operasional diberlakukan hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk hanya 25 persen.

Kegiatan ibadah di ru­mah ibadah dapat dilaksa­na­kan dengan ketentuan me­nerapkan protokol kese­hatan yang ketat dengan batas jarak minimal satu meter.

Meski PPKM darurat diperpanjang, menurut wa­li kota, bukan berarti selu­ruh aktivitas warga kota Padang tidak diper­boleh­kan. Semua bisa berak­tifitas dan menja­lan­kan usahanya, namun de­ngan catatan menerapkan pro­tokol kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan yang tertuang dalam surat eda­ran itu.

“Kita tetap izinkan se­mua warga un­tuk bisa me­lakukan ke­gia­tan­nya se­suai de­ngan jadwal yang su­dah diten­tukan. Artinya, warga boleh beraktifitas asalkan protokol kese­ha­tan­nya tetap dijaga. Dan, tem­pat usaha makan dan mi­num, diperbolehkan sam­pai pukul 21.00 WIB selama lima hari ini,” ujar Hendri.

Setelah PPKM Darurat berakhir nanti, katanya, Pemerintah Kota Padang akan kembali mengeva­luasi. Seluruh upaya akan dilakukan hingga kota Pa­dang benar-benar bebas dari pandemi. Kemarin, kata Hendri, masih ada 200 warga Padang yang ter­infeksi dan tingkat keteri­sian tempat tidur juga su­dah penuh.

“Banyak warga Padang yang minta tolong dicarikan rumah sakit. Itu artinya, kita tidak boleh sombong dan lengah. Kita harus pe­ka dan empati dengan war­g­a yang sedang melawan virus ini,” pungkas wako.

Dukungan DPRD

Terpisah, anggota DPRD Padang, Irawati Meu­­raksa menyambut baik di­perpanjangnya PPKM Da­ru­rat untuk menu­run­kan ang­ka kasus Covid-19 di Padang. “DPRD men­du­kung hal itu. Apalagi kali ini diberi kelonggaran jam ope­rasi pada pelaku UMKM, mall dan lainnya,” ujar Irawati, Rabu (21/7).

Kader PAN ini meminta kepada pelaku usaha un­tuk memanfaatkan ke­ri­nga­­nan yang diberikan ter­­sebut serta tetap me­ma­tuhi pro­kes. Pelaku usa­ha dan ma­syarakat harus tetap pakai masker, cuci tangan dan kurangi keru­mu­nan di lo­kasi usaha yang dibuka.

Ia menyampaikan, jika tak urgent masyarakat lebih baik stay at home. Kemudian, kepada Pemko Padang diminta sampaikan ke masyarakat kelong­garan perpanjangan PPKM Darurat ini secara door to door dengan melibatkan semua stake holder. Su­paya pelaku usaha paham dan menjalankan apa yang ditetapkan

“Wali Kota harus rang­kul camat dan lurah dalam sosialisasi PPKM Darurat sampai 25 Juli,” tukasnya.

Selain itu, pengawasan aparat diminta dalam hal ini dan sanksi bagi pelang­gar yang nakal dan tak ikuti aturan. (tin/ade)