Menu

20 Ribu Sehari Angkutan Barang Melintasi Sumbar, ODOL Rusak Jalan, Tegakkan Hukum melalui 4P

  Dibaca : 101 kali
20 Ribu Sehari Angkutan Barang Melintasi Sumbar, ODOL Rusak Jalan, Tegakkan Hukum melalui 4P
IDENTIFIKASI— Kegiatan sosialisasi Penegakan Hukum Bidang LLAJ Tahun 2020 dan Indentifikasi Pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik (e-Blue), Kamis (22/10), di Kota Padang.

PADANG, METRO
Sebanyak 20.000 unit angkutan muatan barang berkeliaran di jalan raya di Provinsi Sumbar setiap harinya. Angkutan muatan barang yang melintas ada yang melebihi kapasitas muatan. Kondisi ini menimbulkan kerusakan jalan di daerah ini. “Untuk truk muatan CPO saja ada 3.000 truk melintas sehari. Sementara truk pengangkut batu bara jumlahnya mencapai 6.000 truk satu hari. Diperkirakan 20.000 truk satu hari melewati jalan-jalan di Sumbar. Bisa dibayangkan dampaknya terhadap kerusakan jalan di Sumbar,” ungkap Ketua Organda Provinsi Sumbar, S. Budi Syukur, saat Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang LLAJ Tahun 2020 dan Indentifikasi Pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik (e-Blue), Kamis (22/10), di Kota Padang.

Kebiasaan adanya angkutan muatan barang yang melebihi muatan, sudah berlangsung puluhan tahun. “Kondisi ini terjadi, karena masyarakat hanya pandai membeli mobil saja. Tetapi tidak memahami aturan-aturan dalam pengangkutan dalam muatan yang dibolehkan,” ungkap Budi.

Sekarang pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ingin mengembalikan kondisi ini normal kembali dengan pola over dimensi over loading (ODOL). “Di mana, muatan angkutan barang harus disesuaikan dengan yang tertuang dalam buku KIR. Sementara, di lain pihak kebiasaan melebihkan muatan barang ini sudah berlangsung cukup lama,” terangnya.

Budi Syukur menilai, untuk menerapkan aturan ODOL ini, semua pihak harus terlibat. Karena dampak dari penerapan aturan ini, cukup besar. Dampak ekonominya, terjadi kenaikan tarif ongkos angkut. Kemudian mahalnya harga barang-barang. Dampak lainnya juga harus memperhatikan kelancaran distribusi barang, karena barang yang diangkut dikurangi muatannya. Selain berpengaruh kepada distribusi barang juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu.

Dengan sosialisasi Penegakan Hukum Bidang LLAJ Tahun 2020 ini, Budi meminta semua pihak harus merunut kembali ke belakang. Menurutnya ada empat P yang harus dilaksanakan untuk dapat menerapkan hukum terhadap angkutan muatan barang ini.

P yang pertama yakni, patuh pemilik barang. “Pemilik barang harus mengatakan kepada pemilik angkutan barang, Anda boleh mengangkut muatan saya ini segini cuman. Kalau tidak saya salah, nanti saya yang ditegur,” terang Budi. P yang kedua, patuh pemilik kendaraan. “Pemilik kendaraan juga harus berani bersikap, saya tidak boleh bawa muatan lebih kok, segini juga boleh, kalau tidak saya kena tilang,” ungkap Budi. P yang ketiga, patuh petugas. Seandainya di lapangan ada angkutan yang memuat barang melebihi tonase, petugas juga harus tindak dan beri sanksi. Jangan dilepaskan. “Hukum tidak mengenal toleransi kalau kita komitmen sampai ke bawah,” tegasnya.

Kemudian juga ada P yang keempat, patuh pabrik karoseri. Dalam surat rancang bangun kendaraan ditentukan ukuran bak dan jenisnya. “Pabrik karoseri jangan memenuhi permintaan pemilik angkutan yang ingin melebihkan ukuran bak-nya. Nah, untuk menjalankan empat P ini, butuh wkatu yang panjang dan diakuinya akan sulit dilakukan,” ungkap Budi.

Budi juga meminta pemerintah agar, jangan hanya di Provinsi Sumbar saja angkutan muatan barang harus patuh aturan. Bagaimana dengan angkutan muatan barang di Jambi, Riau dan Jawa yang juga melewati Sumbar. “Jika mereka tidak diminta untuk patuh juga kan susah. Karena angkutan muatan barang yang ada di Sumbar ini banyak dari luar kok. Di sanalah peran itu harus berjalan satu kesatuan. Memang berdampak terhadap sektor ekonomi. Jangka pendek terasa tapi jangka panjang cukup bagus. Ini sudah pernah dilakukan tiga kali di Sumbar kok. Tahun 2006, 2007 dan 2010, dan berhasil. Tapi karena tadi tidak komitmen dan kembali melanggar aturan ya kembali lagi tidak patuh,” ungkapnya.

Banyak pemilik angkutan yang awalnya patuh, kemudian lama-lama mulai tidak patuh, dengan melebihkan muatan barang satu ton, dua ton, empat ton, sampai lebih delapan ton. “Ini terjadi, jika mereka yang tidak patuh ini melanggar, hanya didenda tilang Rp500 ribu. Lebihkan saja muatan dua ton untuk bayar tilang, 10 ton untuk dia, masih untung juga. Jadi yang diperlukan di sini kesadaran masyarakat,” terangnya.

Budi juga menyambut baik adanya BUMN yang telah patuh terhadap aturan muatan barang. Seperti PT Pupuk Indonesia, yang dalam tender sudah menentukan tarif sesuai ODOL. “Kementerian Perhubungan juga harus mendorong seluruh BUMN dan perusahaan lain, untuk menerapkan seperti yang dilakukan Pupuk Indonesia ini,” harapnya.

Sementara, sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi mengatakan, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberi ruang bagi petugas menindakan pihak yang menyuruh sopir-sopir melakukan pelanggaran kelebihan muatan.

“Selama ini yang sering ditindak hanya sopir. Dengan UU No 22 Tahun 2009 ini, kita harus memulai menyelesaikan masalah dari segi hukum bagi angkutan barang yang melanggar kelebihan muatan. Mulai dari hulu ke hilir,” ungkap Heri Nofiardi.

Penegakan hukum di hulu, menurut Heri, misalnya dapat dilakukan dengan pengawasan produksi karoseri dan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan di hilir berupa, pemeriksaan berkala rutin di terminal dan ruas jalan, monitoring pengawasan penyelenggaraan angkutan barang di jembatan timbang, angkutan penumpang di terminal dan pengawasan bus pariwisata di kawasan wisata.

“Jembatan timbang jangan pernah diimpikan bisa menyelesaikan permasalahan kelebihan muatan. Jembatan timbang itu berada di muara. Selama permasalahan di hulu tidak diselesaikan, maka masalah overload tidak akan bisa terselesaikan,” tegas Heri dalam kegiatan yang dilaksanakan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IlI Provinsi Sumbar itu. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional