Close

2.067 Unit Koperasi di Sumbar Tidak Aktif

RAPAT KOORDINASI— Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nazwir, saat Rapat Koordinasi Satgas Pengawas Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pengurus dan Pengawas Koperasi di Padang, Kamis (17/11).

PADANG, METRO–Membangun koperasi dan UMKM menjadi komitmen Pemprov Sumbar.  Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansha­rullah saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pengawas Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pengurus dan Pengawas Koperasi di Padang, Kamis (17/11). Pa­da kesempatan itu Mahyeldi mengajak masyarakat terus melanjutkan perjuangan Bung Hatta dalam rangka membangun pere­konomian nasional,  yang berbasis pada badan usaha koperasi.

“Padahal Sumatera Ba­rat ini dikenal dengan ‘Pro­vinsi Koperasi’, maka dari itu koperasi di Sumbar ini harus sukses dan jadikan Bung Hatta kembali ter­senyum dengan berkem­bangnya dan majunya koperasi di Sumbar,” ingat Mahyeldi.

Ia menjelaskan, ko­pe­rasi guru perekonomian nasional. Pemprov Sumbar bertekad melakukan langkah dan kebijakan strategis agar perekonomian dapat semakin tumbuh dan ber­kembang secara wajar dan proporsional, dengan komitmen bersama memprioritaskan Pemberdayaan Koperasi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Mene­ngah).

“Seperti yang kita ke­tahui, UMKM motor penggerak dalam pembangu­nan negara dalam hal memajukan ekonomi bangsa dan negara yang mampu membantu mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.

Kegiatan tersebut forum yang sangat strategis untuk membangun, me­ningkatkan, serta memperkuat sinergitas dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka integrasi, sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Koperasi dan UMKM.

“Saya berharap workshop ini juga bisa bermanfaat bagi wirausaha untuk memajukan perekonomian kita,” ucapnya.

Saat ini Koperasi Indonesia sudah memasuki u­sia ke 75 tahun. Koperasi harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai wadah yang handal bagi kekuatan ekonomi rakyat. Dari semula gagasan pem­bentukan koperasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan koperasi masya­rakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Nazwir meng­ung­kap, secara umum per­kembangan perkoperasian di Sumbar meningkat dari segi pertumbuhan dan pe­ningkatan aset dan volume usaha.  Tahun buku 2016 jumlah koperasi di Sumbar mencapai 4.047 unit, jumlah aset Rp3,75 triliun dan jumlah volume usaha Rp4,77 triliun, serta jumlah SHU Rp202,6 miliar.

Sedangkan pada tahun buku 2021 jumlah koperasi 4.048 unit, jumlah aset Rp 5,55 triliun dan jumlah vo­lume usaha Rp 4,90 triliun dan jumlah SHU Rp357 mi­liar.

“Namun dari jumlah koperasi yang ada juga tercatat 2.067 unit koperasi tidak aktif,” ujarnya.

Melihat masih ba­nyak­nya koperasi tidak aktif tersebut, menunjukkan a­da beberapa kelemahan dalam tumbuh dan ber­kem­bangnya koperasi di masyarakat, dan tentu perlu dipelajari apa yang menjadi kelemahan tersebut. “Untuk itu pengawasan menjadi hal yang sangat penting baik oleh internal koperasi maupun pemerintahan,” katanya.

Dari hasil pengawasan ditemui beberapa perma­salahan yang perlu pembenahan dan tindak lan­jutnya. Antara lain, temuan terkait kelembagaan ko­perasi, dan pengawasan penerapan peraturan (kepatuhan). Keberhasilan pengawasan dilihat dari tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pemeriksaan terhadap temuan-temuan yang ada di koperasi yang diperiksa.

Ia juga menekankan, dari semula gagasan pembentukan koperasi ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar anggotanya. Koperasi diharapkan bisa mensejahterakan anggota dan masyarakat umum­nya.  Untuk itu perlu peme­rataan perekonomian dan menghapus kesenjangan ekonomi.  “Tentu harus didukung semua pihak. Karena, upaya melakukan pemerataan perekonomian bukanlah hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Hal ini sangat sesuai dengan tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Da­sar 1945 pada alinea keempat. Yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mengamalkan sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. “Saat ini, banyak koperasi yang telah maju dan dapat manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Namun banyak pula yang masih perlu pembinaan, perhatian dan pengawa­san baik oleh pemerintahan dan internal koperasi. Target pembinaan menjadikan koperasi berkualitas bukan mengejar kuantitas,” tutup dia. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top