Menu

18 Kabu­paten/Kota se Sumatera Barat TPAKD Dikukuhkan

  Dibaca : 108 kali
18 Kabu­paten/Kota se Sumatera Barat TPAKD Dikukuhkan
HADIRI—Wako Genius Umar dan Wawako Mardison Mahyuddin saat hadiri acara.

Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi mengu­kuhkan Tim Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 18 Kabu­paten/Kota se Sumatera Barat dan Lauching Kredit Melawan Rentenir.

Pemerintah Kota Paria­man dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Paria­man Mardison Mahyuddin didampingi Kabag Pereko­nomian dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Pariaman yang mengikuti secara vir­tualnya.

Gubernur Sumbar Mah­yeldi mengatakan, sebanyak 18 TPAKD di kabupaten/kota se Sumbar yang dikukuhkan hari, sebelumnya Kabu­pa­ten Pasaman Barat lebih dahulu dikukuhkan.

Begitu banyaknya pe­luang dan dukungan perban­kan dalam rangka mening­katkan pendapatan petani, peningkatan modal dan se­ba­gainya.

Mahyeldi harapkan de­ngan meningkatnya penge­tahuan masyarakat tentang akses keuangan ini me­mudahkan masyarakat un­tuk mendapatkan modal u­sa­ha dalam rangka me­ningkatkan ekonomi.

“Terbentuknya TPAKD ini diharapkan dapat me­nam­bah pengetahuan dan kesadaran masyarakat te­r­kait akses keuangan semakin meningkat serta dapat men­jadi jembatan antara unsur pemerintah dengan pelaku OJK untuk melakukan pem­biayaan perekonomian di daerah ,” ujarnya.

Selain mengukuhkan T­PA­KD, juga melaunching kredit melawan rentenir atau melawan rentenir di daerah minang (Maran­dang).

“Kita sama-sama me­nya­dari bahwa rentenir ini merugikan masyarakat. De­ngan hadirnya pinjaman Marandang melalui bank nagari ini akan mengun­tungkan masyarakat ,” tu­kasnya.

Dengan peluncuran Ma­randang maka saat ini ter­dapat 39 TPAKD yang telah mengimplementasikan Kua­litas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Mahyeldi juga tekankan pentingnya perhatian kepala daerah masing-masing kota/kabupaten untuk lebih intens melakukan pembinaan ter­ha­dap TPAKD didaerahnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Sagara dalam arahannya menga­takan, Sumbar menjadi sa­lah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang telah mem­bentuk TPAKD. “Seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan ditantang untuk bersinergi menyedi­a­kan layanan keuangan yang memiliki 3 karakteristik mu­dah dijangkau, akses mudah dan biaya murah,” ujarnya.

“OJK akan terus mela­kukan terobosan dalam rang­ka memperluas akses keuangan di Indonesia ,” lanjutnya.

Tirta harapkan dengan adanya TPAKD ini mampu menjadi akselerasi dalam meningkatkan pere­kono­mian di daerah masing-masing.

“Semoga kegiatan ini mampu mendorong pere­konomian Sumatera Barat. Apalagi dalam situasi pan­demi ini kita dituntut untuk membangkitkan kembali ekonomi yang sempat ter­puruk,” tukasnya.

Dikatakannya bahwa yang menjadi isu masyarakat se­lama ini khusus usaha mikro bukan masalah suku bunga, adalah ketersediaan akses pinjaman kepada lembaga formal. “Semoga kegiatan ini bisa menjadi ajang per­ce­patan pemulihan ekonomi Sumbar ke depannya,” ulasnya. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional