Close

15 Juru Parkir Liar Diamankan di Kota Padang, M Ikrar: Harus Dilengkapi Id dan Karcis

JURU PARKIR LIAR DITERTIBKAN— Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Kota Padang merazia belasan juru parkir liar di sejumlah titik kawasan di Kota Padang, Rabu (6/10) malam. Para juru parkir liar ini saat bertugas tidak dilengkapi Id Card dan juga tak memakai rompi khusus serta tidak memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan.

VETERAN, METRO–Juru parkir liar di kawasan Kota Padang yang meminta tarif tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) masih belum bisa ditertibkan dan banya meresahkan pemilik kendaraan. Apalagi, parkir tidak memakai karcis. Dan, uang dari pemilik kendaraan itu tidak masuk ke kas daerah atau Pendapatan Asli Daerah.

Adanya laporan warga tentang keberadaan parkir liar di beberapa kawasan di Kota Padang ditindaklanjuti Kepala Unit Pelaksana Tek­nis (UPT) Parkir Dishub Kota Padang. Aksi parkir liar ini setidaknya meng­anggu warga pengguna jasa parkir dengan berba­gai macam persoalan, khu­­sus­nya  biaya tarif parkir yang selangit.

“Mereka ini tidak di­leng­kapi id card, baju parkir resmi dan karcis dari Dis­hub Kota Padang. Ke­ba­nya­kan uang yang dipe­roleh masuk kantong. Ini­lah yang kita tertibkan,” ujar Kepala Dinas Perhu­bungan Kota Padang Dian Fakri, melalui Kepala UPT Parkir Dishub Kota Padang M Ikrar didampingi KTU Alferison, kepada POS­ME­TRO, Rabu (6/10) malam.

Dikatakan M Ikrar, ope­rasi penertiban dilakukan sejak beberapa hari ter­akhir, di kawasan rawan parkir liar yakni, Gunung Pangilun, Dr Soetomo, Veteran, kawasan Pondok dan beberapa kawasan lain­nya.

“Saat ini kita menda­patkan 15 orang petugas atau juru parkir liar. Mere­ka diamankan untuk dimin­tai keterangannya. Setelah diberikan  arahan dan edu­kasi, mereka dikembalikan. Dan menurut rencana, me­re­ka ini akan kita bina nantinya,” ujar M Ikrar.

Dari pengakuannya, pelaku parkir liar ini  tidak memungut tarif yang be­sar. Meski demikian, ada­nya juga indikasi di lokasi lain seperti pengakuan warga para petugas parkir ini memungut lebih tarif. “Kita masih melakukan penyelidikan,” tegas M Ikrar.

Dijelaskan M Ikrar, bah­wa pungutan lebih dari yang tertera pada kercis itu na­ma­nya pungli yang sa­ngat meresahkan sekali. Pu­ngu­tan tarif parkir yang tidak sesuai dengan atu­ran­nya adalah pungutan liar (pung­li). Sesuai aturan­nya, tarif parkir untuk se­pe­da motor sebesar Rp2.000,  mobil sebesar Rp3.000 dan truk serta mo­bil kanvas seba­nyak Rp5000.

Hal ini diatur dalam undang undang untuk mo­bil kanvas dan truk seban­yak Rp5000 sesuai dengan Undang-Undang No.28  Ta­hun 2020 Jo PP No.69 Tahun 2010 Jo Perda Kota Padang No.1 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016. Sedangkan untuk roda empat seba­nyak Rp3000 sesuai  UU No.8 Tahun 2009, Jo PP No.69 Tahun 2010, Jo Perda Kota Padang No.1 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Sementara lanjut M Ikrar, untuk kendaraan roda dua sebanyak Rp2000 sesuai UU No.28. Tahun 2009 Jo PP No.69 Tahun 2010 Jo Perda Kota Padang No.1 Tahun 2016 tanggal 1 Agus­tus 2016.

“Jika ada yang me­mu­ngut parkir lebih dari atur­annya maka itu pungli na­manya. Silakan bagi kor­ban melaporkan dan difoto untuk barang bukti. Maka akan kita proses,” ujarnya.

Ia menyebutkan, ciri-ciri pungli mudah saja dike­nali selain tarif yang se­enaknya. Pungli juga tidak menggunakan seragam parkir dan tidak menggu­nakan id card.

“Tegur saja petugas parkir yang tidak memiliki identitas lengkap. Jika ti­dak ditegur dan diam saja ma­ka pungli akan semakin merajalela. Dalam hal ini kota juga minta kerjasama dari masyarakat,” tam­bah­nya.

Selain itu dalam masa pandemi Covid-19 UPT Par­kir Dishub Padang tidak bisa mencapai target PAD. “Di­karenakan adanya Pem­batasan Sosial Ber­skala Besar (PSBB), di da­erah yang biasanya titik parkir ramai, di masa pan­demi ini terjadi penurunan siginifikan,” M Ikrar,

Maka dari itu, menurut M Ikrar, UPT berencana akan merangkul titik-titik parkir ilegal supaya men­jadi legal (resmi) dan bisa menjadi PAD Kota Padang.

“Untuk merangkul titik parkir yang masih legal, kami berupaya gencar un­tuk mensosialisasikan ke­pada titik parkir yang belum resmi tersebut. Mengingat parkir yang tidak resmi itu masih dikuasai oleh  pe­muda setempat,” papar­nya.

Di sisi lain, Ikrar meng­ung­kapkan akan menaik­kan target retribusi dibe­berapa titik parkir yang dinilai menjadi objek yang telah ramai dikunjungi oleh pe­ngendara bermotor yang­ mengalirkan kenda­raan.

“Ada beberapa titik par­kir yang dinaikkan tarif retribusi baik parkir harian maupun bulanan atau kon­tribusi. Saat ini, tercatat ada 124 titik parkir harian, 103 bulanan dan kontribusi 34 titik,” ulasnya.

Langkah lain untuk me­ng­genjot PAD, yakni men­dorong pasar-pasar satelit di Kota Padang  dengan bekerjasama dengan UPT Parkir supaya dikelola oleh pihak UPT,” tegasnya. (ped)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top