Close

13 Terdakwa Korupsi Lahan Tol Padangpariaman Dibebaskan Hakim, JPU Desak Pengadilan Serahkan Salinan Putusan 

SIDANG— Suasana sidang putusan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan tol Padangpariaman.

PADANG, METRO–Pertarungan antara jak­sa Kejati Sumbar bersama Kejari Pariaman melawan pihak Pengadilan Ne­geri Kelas IA Padang makin memanas pascadibe­bas­kan­nya 13 orang terdakwa korupsi pembebasan lahan tol Padangpariaman yang berpotensi merugikan ne­ga­ra Rp 27 miliar tersebut.

Memanasnya hubungan institusi Adhyaksa de­ngan institusi peradilan yang berada Kota Padang, Sumatra Barat ini, disebabkan karena tidak diserahkannya salinan putusan hakim PN Padang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut secara resmi dan utuh hingga sekarang.

Padahal, dari waktu 28 hari sesuai ketentuan JPU menyerahkan kasasi kepada Mahkamah Agung, hingga saat ini salinan putusan yang bertanda tangan hakim belum juga diserahkan Panitera PN Kelas I A Padang.

“Memutus perkara bebas terdakwa korupsi tol kepada 13 orang cepat, masa menyerahkan salinan putusan kepada kejaksaan lambat. Masa tinggal satu Minggu lagi waktu habis, salinan putusan lengkap belum kami terima. Ada apa dengan PN Padang?,” kata Kasi Pidsus Kejari Pariaman Yandi Mustiqa kepada media, Senin (21/9).

Yandi Mustiqa pun juga memprediksi, akibat dari lambannya Panitera PN Padang menyerahkan salinan putusan, membuat JPU kesulitan membuat memori kasasi. Sehingga berakibat kepada kurang maksimalnya penuntutan perkara itu.

“ Jadi kami pada intinya belum menerima salinan putusan perkara tersebut dari PN Padang. Hanya yang kami terima softcopynya itupun dari panitera, itupun baru lima berkas perkara. Itu tidak bisa dijadikan dasar karena tidak ada ditandatangani oleh Hakim sehingga bisa dikatakan tidak valid hanya untuk gambaran,” ujar­nya

Yandi menegaskan, atas belum diterimanya salinan putusan tersebut, pihaknya telah menyurati Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang.

“Sebelumnya kami telah menyatakan kasasi dan melaporkan aktanya atau pernyataan Kasasi 5 September lalu Sementara dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dari 14 hari seharusnya pihak JPU telah diberikan salinan putusan, tegasnya.

Terpisah, atas lambatnya salinan putusan yang disesalkan JPU pada Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol pada Taman Kehati Padangpariaman putusan Humas Pengadilan Ne­geri Padang Reza Himawan menyebutkan, untuk salinan resmi putusan ada sistemnya yaitu, Sis­tem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP).

“Petikan putusan su­dah tercantum di situ yang jelas salinan putusan telah kita berikan sebelumnya softcopynya ke pihak Kejaksaan, “ kata Reza dihubungi via ponsel.

Reza juga menampik bahwa PN Padang belum lengkap menyerahkan softcopy berkas perkara tersebut. “Saya rasa sudah semua diserahkan ke Kejaksaan petikan putusan per­kara tersebut. Jadi itu hardcopynya banyak lemba­rannya butuh waktu dalam penjilitannya itu sudah sesuai SOP kita,” tutup Reza.

Sebelumnya, Sebanyak 13 orang terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi Taman Kehati untuk lahan tol Padang-Pekanbaru divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Vonis bebas dibacakan Hakim Ketua Rinaldi Triandoko didampingi Hakim Anggota Juandra dan Hendri Joni, saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (24/8) lalu. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top