Menu

10 Saksi Diperiksa dalam Kasus Surat Gubernur Sumbar, Sekdaprov Ngaku Tahu Surat itu, tapi Soal Tanda Tangan Tidak

  Dibaca : 186 kali
10 Saksi Diperiksa dalam Kasus Surat Gubernur Sumbar, Sekdaprov Ngaku Tahu Surat itu, tapi Soal Tanda Tangan Tidak
Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Padang telah memeriksa sebanyak 10 orang dalam kasus surat bertanda tangan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi yang digunakan untuk meminta uang sumbangan untuk penerbitan buku.

PADANG, METRO–Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satres­krim Polresta Padang telah memeriksa sebanyak 10 orang dalam kasus surat bertanda tangan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi yang digunakan untuk meminta uang sum­ba­ngan untuk pe­nerbitan buku.

Para saksi yang diperiksa ini mulai dari li­ma orang yang sempat dia­man­kan, be­berapa peja­bat pada Ba­dan Peren­ca­n­caan Pemba­ngunan Dae­rah (Bappeda) Sumbar hing­ga Sekretaris Dae­rah Pro­vin­si (Sek­dap­rov) Sum­bar Han Sas­tri.

“Sudah 10 orang saksi yang telah kami periksa. Mulai dari lima orang yang mengunakan surat, pihak Bappeda hingga Sekdap­rov,” ujar Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda dihubungi Senin (23/8).

Menurut Rico, peme­riksaan terhadap Sekda­prov Sumbar sendiri telah dilakukan pada Minggu (22/8) sore. Sebelumnya, yang bersangkutan sempat ber­ha­langan lantaran ada agen­da kegiatan di daerah Bukittinggi.

“Jadi ada dua saksi dari pemerintah daerah yang sudah kita mintai ketera­ngan, Sekdaprov dan satu orang kepala bi­dang di Bap­peda Sumbar,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan Sek­daprov, kata Rico, yang bersangkutan mengakui mengetahui surat tersebut. Hanya saja, soal tanda tangan tidak. Begitupun pemeriksaan salah seo­rang kepala bidang, me­ngakui surat dikeluarkan oleh Bappeda.

“Mereka mengakui me­ngetahui surat untuk meminta uang sumbangan penerbitan buku profil “Su­matera Barat Provinsi Ma­dani, Unggul dan Berke­lanjutan” . Tapi untuk tanda tangan tidak tahu mereka. Untuk mendalami kasus ini, kita masih akan terus me­mintai keterangan saksi-saksi,” ujarnya.

Dalam kasus surat ini, pihak kepolisian menyita sedikitnya tiga kardus beri­sikan surat gubernur yang rencananya akan diba­gikan. Sebelumnya, surat digunakan oleh lima orang yang bukan merupakan pegawai Bappeda.

Mereka berinisial Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36). Total uang yang telah masuk ke re­kening pribadi salah seo­rang dari lima orang ini sebesar Rp 170 juta.

Ratusan juta itu dari hasil 21 surat yang telah dibagikan sebelumnya ke kampus, rumah sakit, de­aler kendaraan hingga pengusaha di Kota Padang. Rencana tiga kardus surat lainnya akan dibagikan ke wilayah Sumbar.

Seperti diketahui, surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bap­peda-2021 tersebut perihal penerbitan profil dan po­tensi Provinsi Sumatra Barat. Kop surat ditanda­tangani Mahyeldi An­sha­rullah.

Dalam surat menye­butkan dapat partisipasi dan kontribusi dalam men­sponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Su­matera Barat Provinsi Ma­dani, Unggul dan Berke­lanjutan” dalam versi Ba­hasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional