Close

1 Oktober Uji Publik Pendataan Non-ASN Dimulai, Ada Honorer Bodong, Laporkan!

LAPORKAN—Uji publik pendataan non-ASN dimulai 1 Oktober. Honorer harus memantau, jika ada honorer bodong segera laporkan

JAKARTA, METRO–Menjelang 10 hari terakhir pendataan non-ASN di aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengundang kecemasan di kalangan honorer. Ternyata ma­sih banyak honorer yang belum terdata di admin instansinya.  “Tenaga honorer yang aktif bekerja, tetapi mereka terkendala di slip gaji, karena sumber gajinya dari dana sukarela,” ungkap Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (20/9).

Kondisi tersebut, lanjutnya, berbanding terbalik dengan jumlah honorer bodong yang muncul akibat permainan oknum di daerah.  Honorer yang sudah tidak bekerja belasan tahun tiba-tiba masuk pendataan.  “Ironis sekali honorer asli dan aktif tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Yang bodong malah bisa masuk,” kritiknya.

Nur mengungkapkan munculnya honorer bo­dong itu terjadi merata di daerah-daerah. Honorer yang mau membayar akan mulus masuk pendataan.  Menurut Nur, dari pembicaraan di grup forum honorer, banyak yang mengeluhkan ada di berbagai daerah melakukan hal ter­sebut. Sebab, rata-rata yang dimasukkan itu kebanyakan para titipan, bah­kan ada juga yang berani membayar agar bisa ter-input. “Banyak yang cari tambahan uang dari pendataan ini. Kasihan teman-teman,” ujarnya. Baca Juga: Peringatan dari MenPAN-RB Azwar Anas, Jangan Sampai Honorer Tidak Masuk Pendataan Non-ASN Banyaknya permainan data honorer itu, kata Nur menunjukkan peringatan keras oleh pusat buat daerah hanya isapan jempol, banyak yang tidak takut.

Dia berharap uji publik data honorer mulai 1- 31 Oktober bisa dibeberkan dengan transparan. Jangan sampai daerah menutupi data honorernya, karena permainan sangat kental. “Honorer harus betul-betul mengamati data yang disodorkan owner,” cetusnya.

Jika ada yang mencurigakan, tambah dia, segera laporkan. Begitu juga dengan honorer lainnya jika merasa SKPD atau OPD-nya ada tenaga siluman, Nur mengajak untuk berani melaporkan. Jangan takut berbica kebenaran Ini terkadang sudah tahu ada yang siluman, tetapi honorernya malah diam dengan alasan takut di blacklist atau dicoret karena hal itu bisa saja terjadi.  Pemerintah sudah baik melakukan pendataan, te­tapi kata Nur, kebaikan pemerintah justru dimanfaatkan oknum-oknum di daerah. “Kalau jumlah ho­norer K2 membeludak pasti pemerintah juga bingung mau dibuatkan solusinya,” pungkas Nur Baitih.

Jangan Sampai Honorer Tidak Masuk Pendataan Non-ASN

Sementara itu  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Az­war Anas meminta instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memasukkan data honorer di portal yang sudah disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jangan sam­pai honorer K2 dan pe­gawai non-ASN tidak dimasukkan ke dalam.laman pendataan-nonasn.­bkn.­go.id.­  Sebab, dampaknya instansi bersangkutan dinilai tidak punya tenaga non-ASN lagi. “Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN sebelum batas waktu yang ditetapkan,” tegas Menteri Anas.

Honorer atau tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka,. Portal tersebut disediakan agar honorer bisa mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Mereka juga bisa melengkapi data, atau memperbaiki data yang di-input oleh admin atau operator instansi.  “Honorer bisa memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti, sehingga kami bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN,” terangnya.

Jika tenaga non-ASN tidak terdata, kata MenPAN-RB Azwar Anas, mereka bisa mengajukan usulan pendataan. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen menyampaikan sesuai SE MenPAN-RB Nomor B/I511/M SM.01.­OO/2022 tertanggal 22 Juli, pendataan non-ASN sampai 30 September. Kemudian, instansi wajib me­ngu­mum­kan data tersebut ke publik selama 10 hari kerja terhitung sejak 1 Oktober.

Nah, dalam rentang waktu 1-31 Oktober, seluruh honorer bisa menge­cek data-datanya. Apakah masuk pendataan atau ti­dak. Bisa juga melihat apakah ada honorer bodong   “Jika tidak masuk penda­taan atau melihat ada data bodong, segera laporkan ke Helpdesk BKN,” tegasnya.  Selain itu, bagi honorer­ yang ternyata salah meng-input datanya, tambah Suharmen, masih bisa memperbaiki datanya sam­pai 31 Oktober. Setelah itu instansi melakukan finalisasi dengan menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Namun, dia mengingatkan pendataan tenaga non-ASN ini bukan otomatis diangkat menjadi CPNS atau PPPK. (esy/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top