Menu

Bule “Kuasai” Pulau di Mentawai, Andre: Gubernur dan Kapolda Diminta Investigasi

  Dibaca : 321 kali
Bule “Kuasai” Pulau di Mentawai, Andre: Gubernur dan Kapolda Diminta Investigasi
rakerpim— Ketua Harian DPP IKM Andre Rosiade dan Sekjen Nefri Hendri (paling kanan) memimpin Rakerpim DPP IKM.

ADINEGORO, METRO–Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade merasa tersinggung dengan perlakuan bule asal Prancis kepada wakil rakyat di DPRD Sumbar. Mereka telah diusir di tanah mereka sendiri, oleh orang asing yang disebut-sebut telah menyewa kawasan Aloita Resort di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai, Minggu (11/3) lalu.

Menurut Andre, apa yang dilakukan bule tersebut sudah keterlaluan, dan mencederai harga diri masyarakat Sumbar sebagai pemilik tanah. Sayangnya, sampai hari ini, belum ada tindakan tegas dari pejabat berwenang di Sumbar terkait hal ini. Mulai dari Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar, dan juga Kantor Imigrasi Padang, Kanwil Kemenkum HAM Sumbar.

“Kami minta Gubernur Sumbar menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Kalau perlu segera turunkan tim ke Kepulauan Mentawai. Pastikan kepada Bupati Mentawai, apa sebenarnya yang terjadi. Kalau perlu investigasi, bagaimana kondisi sewa menyewa pulau di Mentawai. Apa betul bisa menguasai penuh wilayah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini, kemarin.

Apapun alasannya, kata Andre, tidak ada hak warga negara asing (WNA) mengusir warga Sumbar atau WNI di tanah mereka sendiri. Kalau ada, artinya bule itu sudah keterlaluan, dan harus dijadikan perhatian serius. Kalau ini dibiarkan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi Sumbar, bahkan Indonesia. Bisa saja pulau-pulau lain juga mereka kuasai.

“Kapolda Sumbar juga harus bergerak dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh bule itu. Apakah sudah melanggar aturan. Kalau memang sudah melanggar dan meresahkan, tentu harus ditindak. Jangan sampai ada orang asing yang semena-mena di Sumbar ini,” kata alumni SMAN 2 Padang ini.

Andre juga berpesan kepada Kepala Kantor Imigrasi Padang, agar memastikan siapa saja yang berbuat tidak elok terhadap anggota DPRD Sumbar itu, apakah memiliki izin tinggal atau tidak. Apakah dokumen keimigrasian mereka lengkap, atau malam masuk secera ilegal dari perairan Samudera Hindia.

“Kita tidak dapat memastikan, mereka yang ‘mambagak’ itu betul-betul sah dokumen tinggalnya. Karena, bisa saja mereka datang secara ilegal, dan itu menjadi tugas Imigrasi. Jangan sampai, orang yang tinggal di Sumbar itu ilegal, dan berani-beraninya berbuat semaunya,” sebut Andre Rosiade.

Yang jelas, sebut Andre, Gubernur Sumbar harus kembali memastikan, bagaimana sistem sewa-menyewa pulau-pulau di Sumbar. Karena, ada indikasi, hal itu sudah marak terjadi, tapi tidak diketahui oleh pemerintah. Apalagi di Kepulauan Mentawai yang sangat jauh dari ibu kota provinsi. Tentu akan sangat sulit untuk melacaknya.

“Gubernur harus memanggil juga para kepala daerah yang daerahnya memiliki pulau-pulau. Apa landasan hukumnya, kalau sudah ada pulau yang disewakan. Apalagi kepada warga negara asing yang entah menggunakannya untuk apa. Meski potensi wisata yang besar ada di pulau, tidak berarti harga diri sebagai pemilik ulayat bisa diinjak-injak,” katanya.

Kepada DPRD Sumbar Andre berpesan, agar tidak membiarkan masalah ini hilang begitu saja. DPRD harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hal ini. Meski yang mendapat perlakuan adalah kader partai tertentu, tapi semuanya harus bergerak. Karena sudah menyangkut harga diri Sumbar.

“Kami akan meminta Fraksi Gerindra DPRD Sumbar untuk turut serta menginvestigasi masalah ini. Karena peristiwa ini bukan terjadi sekali dua kal, tapi berkali-kali. Mungkin saja masih banyak orang lain yang diusir bule yang menyewa pulau, tapi mereka hanya diam saja,” kata bakal calon anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional